Jatinangor, 13 – 15 Oktober 2025. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang biasa disingkat sebagai K3, merupakan kegiatan adanya jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk menjamin hal tersebut, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Padjadjaran, telah melaksanakan Uji Kompetensi Personil K3 pada tanggal 13 – 15 Oktober 2025. Kegiatan uji kompetensi ini dilakukan di Laboratorium TUK FMIPA, PPBS Gedung C Lantai 1 Universitas Padjadjaran.
Pelaksanaan Uji Kompetensi Personil K3 dilakukan dengan metode observasi praktik langsung. Jumlah mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi ini adalah sebanyak 23 mahasiswa yang berasal dari program studi Teknologi Industri Kimia, serta didampingi oleh asesor profesional pada bidangnya yaitu Allyn Pramudya Sulaeman, M.T., Ph.D.
Uji Kompetensi Personil K3, dilaksanakan untuk memastikan personil K3 memiliki keterampilan, kemampuan, sikap, dan pengetahuan yang sesuai dengan standar K3 secara nasional. Sehingga tenaga kerja yang dihasilkan dapat dipastikan kompeten dan profesional.
Penerapan K3 sendiri, memiliki banyak manfaat. Mulai dari adanya jaminan perlindungan karyawan, pekerja mengetahui sikap atau tindakan yang diperlukan ketika keadaan darurat, pencegahan dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan, kesejahteraan jangka panjang, sehingga dapat terbentuk lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
Banyak industri yang membutuhkan kompetensi dari personil K3. Seperti perusahaan manufaktur, kimia, energi, pertambangan, konstruksi, dan berbagai sektor industri lainnya. Kompetensi K3 merupakan posisi yang potensial di berbagai sektor industri, karena dibutuhkan untuk meminimalkan risiko penyakit dan kecelakaan kerja.
Melalui uji kompetensi ini, Unpad berdedikasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang terjamin dan teruji secara keterampilan dan sikap profesional kerja. Sehingga dapat membantu industri dan perusahaan yang membutuhkan keberadaan K3. Unpad dengan visi sebagai pusat pendidikan unggul dan berdampak pada masyarakat, menunjukkan komitmennya dengan menetapkan kompetensi berbasis standar kompetensi kerja nasional.